# ================================================= #

DAFTAR PRODUK MAKANAN DARI CHINA YANG DILARANG BEREDAR

>> Kamis, 25 September 2008

Sehubungan dengan maraknya pemberitaan tentang produk susu yang tercemar melamin dari China dan berdasarkan kajian dan laporan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan ini diumumkan :

1. Berdasarkan informasi dari Departemen Kesehatan China, ribuan kasus batu ginjal dan beberapa kematian pada bayi terjadi menyebar di seluruh China disebabkan karena susu formula bayi yang terkontaminasi melamin yang diproduksi oleh Sanlu Co. Ltd, dan lain-lain.

2. Berdasarkan informasi dari Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ) China, ternyata melamin ditemukan juga dalam susu cair yang diproduksi Mengniu Dairy Group Co., Yili Industrial Co. dan Shanghai-based Bright Dairy.

3. Sejauh ini pemerintah China telah mengumumkan 22 perusahaan susu yang mengandung melamin dan keseluruhan perusahaan tersebut tidak mendaftarkan produknya di Indonesia.

4. Tidak ada produk susu formula bayi dari China yang didaftarkan di Badan POM dan diedarkan di Indonesia.

5. Produk susu formula bayi dan produk susu olahan yang diproduksi di Indonesia aman untuk dikonsumsi.

6. Dalam mewaspadai kemungkinan adanya impor ilegal susu formula bayi yang tercemar melamin dari China, Badan POM dan seluruh Balai Besar/Balai POM sejak tanggal 18 September 2008 sudah melakukan pemeriksaan di sarana distribusi dan pengecer di seluruh Indonesia untuk diamankan.

7. Untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan mengkonsumsi susu dan produk susu yang tercemar melamin dari China, Badan POM telah membuat surat edaran kepada para distributor dan pengecer untuk :

a. Segera melakukan pengamanan terhadap produk susu serta produk yang mengandung susu dari China, dengan cara menariknya dari peredaran, menyegel dan melaporkan hasilnya kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan RI.

b. Segera melakukan pengamanan terhadap produk-produk di bawah ini sampai ada penjelasan lebih lanjut dari Badan Pengawas Obat dan Makanan RI.

PROOUK CHINA MENGANDUNG SUSU YANG TERDAFTAR DI BADAN POM

Merk Dagang Jenis Pangan No. Registrasi Keterangan
1. Jinwei Youqoo Susu Fermentasi ML 206509001378 Produk asal Cina
2. Jinwei Yougoo Susu fermentasi ML 206509002378 Produk asal Cina
3. Jinwei Yougoo Susu Fermentasi ML 206509003378 Produk asal Cina
4. Guozhen Susu Bubuk Full ML 805309001478 Produk asal Cina
Cream
5. Meiji Indoeskrim Es Krim ML 305509001116 Produk asal Cina
Gold Monas
6. Meiji Indoeskrim Es Krim ML 305509002116 Produk asal Cina
Gold Monas
7. Oreo Stick wafer ML 227109001450 Produk asal Cina
8. Oreo Stick wafer ML 827109002450 Produk asal Cina
9. Oreo Chocolate Sandwich ML 227109001552 Produk asal Cina
Cookie
10. M&M'S Kembang Gula ML 237409005385 Produk asal Cina
11. M&M'S Kembang Gula ML 237409002385 Produk asal Cina
12. Snickers Biskuit . ML 227109009385 Produk asal Cina
13. Dove Choc Kembang Gula ML 237409001385 Produk asal Cina
14. Dove Choc Kembang Gula ML 237409003385 Produk asal Cina
15. Dove Choc Kembanq Gula ML 237409004385 Produk asal Cina
16. Merry X-Mas Kembang Gula ML 238409003311 Produk asal Cina
17. Penguin Kembang Gula ML 238409005311 Produk asal Cina
18. Nestle Nesvita Makanan Ibu Hamil ML 862109001322 Produk asal Cina
Materna dan Menyusui
19. Nestle Milkmaid Selai Susu ML 234709002206 Produk asal Cina

Masyarakat agar tidak mengkonsumsi produk tersebut di atas sebelum ada penjelasan hasil pengujian dari Badan POM.

Produk dengan nama dagang yang sama yang diproduksi dalam negeri (nomor registrasi MD) tetap boleh beredar, tidak termasuk daftar yang diamankan.

PRODUK CINA MENGANDUNG MELAMIN
(Diumumkan oleh Agri-Food and Veterinary Authority/AVA Singapura)

No. Merk Dagang Jenis Pangan Keterangan
1. Natural Choice Yogurt Flavoured Ice Bar with Real Produk asal Cina
Fruit
2. Yili Bean Club Matcha Red Bean Ice Bar Produk asal Cina
3. Yili Bean Club Red Bean Ice Bar Produk asal Cina
4. Yili Prestiqe Chocliz Dark Chocolate Bar Produk asal Cina
5. Yili Super Bean
Red Bean Chestnut Ice Bar Produk asal Cina
6. Nestle Dairy Farm Susu UHT (UHT Pure Milk 1 L Produk asal Cina
(Catering))
7. Yili High Calcium Susu (Low Fat Milk Beveraqe) Produk asal Cina
8. Yili High Calcium Minuman susu (Milk Beverage) Produk asal Cina
9. Yili (250 ml) Susu (Pure Milk) Produk asal Cina
10. Yili (1L) Susu (Pure Milk) Produk asal Cina
11. Dutch Lady Susu (Strawberry Flavoured Milk) (Ex. Produk asal Cina
Cina, Hongkong, Sinqapura)
12 White Rabbit Kembang Gula berbasis Susu Prod uk asal Cina
(Creamy candy) - Berbagai Rasa
13. Yili Choice Dairy Frozen Yoghurt Bar with real Produk asal Cina
peach and pineapple fruit pieces
8. Terhadap sampel produk Cina mengandung susu yang ditemukan, Badan POM melakukan pengujian laboratorium terhadap melamin.
9. Sejak tanggal 18 September 2008 impor produk Cina mengandung susu sudah dihentikan.


Jakarta 24 September 2008

MENTERI KESEHATAN RI
Dr. dr. Siti Fadilah Supari Sp.JP(K)

Baca Selengkapnya...

“BERZAKAT ATAU PAMER HARTA?”

>> Rabu, 17 September 2008

Siapa yang menyangka, mengharap uang Rp.30.000,- harus ditembus dengan 20 nyawa untuk mendapatkannya. Ironis memang hal tersebut bisa terjadi di Pasuruan jawa timur. Namun bergitulah kenyataannya akhir akhir ini banyak sekali dimedia massa pemberitaan mengenai sikaya dan simiskin.Bukannya malah mendapatkan suatu keuantungan,bantuan atau keringanan hidup bagi simiskin, malah mendapatkan ajal. Bagi sikaya sendiri niat membantu malah terkesan “membinasakan” si miskin.

Beberapa bulan yang lalu juga kita sama sama menyaksikan di media massa, pembagian uang melalui pesawat, yang ditabur dalam nilai pecahan 1 rb, 5 rb, 10 rb, aneh memang masyarakat berebutan berlarian naik bukit, naik pohon. Sebenarnya apa yang terkesan didalam hati pelakunya?mungkin yang terkesan hanya senang melihat orang susah jadi susah, susah berlarian mendapatkan uang tersebut.

Zakat memang hukumnya wajib bagi yang mampu atau sudah hisab hartanya terutama umat islam, dalam hal ini caranya atau mekanisme penyalurannya mungkin yang perlu lebih dipahami. Jangan terkesan Memamerkan harta, ini lo aku orang kaya dan aku mau sedekah. Dalam agamapun sudah jelas, Setiap zakat tentu ada amilnya atau pengurus zakatnya, setiap mesjid mempunyai amil zakat baik itu zakat mal atau zakat fitrah.Alangkah baiknya zakat tersebut disalurkan melalui mesjid, karena saya yakin dan percaya dengan melalui mesjid pasti akan tepat sasaran, terutama tepat sasaran dalam soal aqidahnya. Coba kita lihat sebanyak banyak nya simiskin yang antri belum tentu 100% pemeluk agam islam. Terutama daerah jawa yang luas yang tidak saling kenal mengenal ( beda dengan sedanau tiap hari bentembung muke ) dan tentu kita tahu hukumnya jika non muslim yang menerima zakat.

Kemudian kita juga mengetahui sudah banyak lembaga lembaga di luar mesjid juga membentuk suatu pengurusan penyaluran zakat, kenapa tidak melalui mereka, tentu lebih professional, kemudian seperti pemberitaan di media alasan sikaya adalah ketidakpercayaan terhadap lembaga penyalur tersebut, alasan tersebut sangatlah klasik “kalau dalam bahasa kite yang penteng lepas niat aje lah sudah” yang sebenarnya terjadi adalah keingininan untuk MEMAMERKAN HARTA.

Dan kite bersyukur khususnya untuk daerah kite mudah mudahan jangan sampai terjadi hal hal seperti ini. Kalau memang orang kaya daerah kita mau bezakat silahkan ajelah langsung ke mesjid. Kalo tak mau juge hubungi HP saye. Saye siap jadi amil, kan amil ade honornyee….hehehe
Selamat Berpuase….Wassalam.

Baca Selengkapnya...

Politisasi Kasus Zakat Pasuruan

TRAGEDI kemanusiaan di Kota Pasuruan mulai masuk wilayah politik. Ada sejumlah kalangan, politisi, dan petinggi partai politik (parpol) seolah mendapat satu lagi celah untuk menyerang pemerintah yang dinilai gagal mengentaskan kemiskinan.

Pemerintah membantah hal itu dan meminta agar kasus pembagian zakat yang menelan 21 jiwa di Pasuruan tidak dikaitkan dengan angka kemiskinan. Menurut pemerintah, melalui Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, tragedi tersebut tidak relevan dengan angka kemiskinan. Pemerintah menegaskan, angka kemiskinan sudah turun.

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga membantah. Dia mengakui bahwa di negeri ini masih ada 30 jutaan warga miskin, namun peristiwa tragis di Pasuruan itu tidak sepenuhnya melibatkan warga miskin.

Menyerang dan membantah. Mereka yang sedang memburu kekuasaan atau menempatkan diri sebagai oposisi, sibuk menyerang pemerintah. Sebaliknya pemerintah sibuk menangkis serangan. Itulah pola yang biasa terjadi di negeri ini. Lebih sibuk perang opini, namun tercium adanya upaya meraih simpati publik. Apalagi Pemilu 2009 semakin dekat.

Semestinya, politisi dan partai politik tidak hanya sibuk menyerang. Demikian pula pemerintah yang mewakili negara, tak perlu sibuk menangkis serangan seperti itu. Semua pihak seharusnya bahu-membahu dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Jika angka kemiskinan tinggi, bukankah parpol dan para politisi juga seharusnya ikut bertanggungjawab?

Sebab, partai politik ada, di antaranya untuk ikut membangun bangsa? Misalnya menampung berbagai kepentingan yang berbeda dalam masyarakat, menerjemahkannya dalam tindakan yang bisa ditempuh, kemudian menyodorkannya untuk digunakan bagi kepentingan rakyat banyak.

Sehingga tidak tepat jika politisi, melalui parpol tertentu, menghujat pemerintah yang dinilai gagal. Kenyataan yang ada, para politisi lebih sibuk menghujat. Sementara mereka sendiri tidak lebih baik dalam memberikan perhatian kepada rakyat. Atau jadi mendadak sangat baik dan sangat perhatian kepada masyarakat hanya untuk meraih dukungan politik. Lebih rela mengeluarkan uang banyak untuk dana kampanye demi meraih dukungan rakyat.

Beriklan di televisi, di halaman-halaman koran, jingle di radio hingga baliho-baliho dan spanduk memenuhi ruang publik. Semua itu menghabiskan banyak uang demi meraih suara. Demi mendapatkan kekuasaan. Tidak masalah jika sebelumnya mereka telah berkiprah bagi kepentingan rakyat banyak. Atau mereka telah memiliki sejumlah tawaran konstruktif bagi perbaikan peradaban negeri ini, yang akan diperjuangkan mati-matian ketika sudah menduduki kursi-kursi di legislatif maupun eksekutif.

Tapi bagaimana jika sebelumnya mereka tak pernah berperan apapun bagi kepentingan rakyat? Atau bagaimana jika mereka hanya sekadar memburu kekuasaan, hanya demi status atau gengsi, hanya sebagai mata pencaharian. Bahkan, masuk ke sistem politik untuk menyelamatkan kepentingan dan bisnis dari kelompok tertentu.

Maka dari itu, lebih baik semua pihak saling membahu, saling dukung dalam menyelesaikan kompleksitas persoalan bangsa melalui kapasitas masing-masing. Kasus zakat berujung maut di Pasuruan kiranya menjadi pelajaran, bukan untuk diperdebatkan dan dipolitisasi demi meraih simpati publik. Demikian pula beragam persoalan lainnya seperti busung lapar, wabah penyakit, nasib Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dan sebagainya. Semuanya harus dicarikan jalan keluar secara bersama-sama, oleh semua pihak, termasuk partai
Sumber: Tribun Batam ( Tribun Corner Edisi 17 -09-2008 )

Baca Selengkapnya...

“DEMOKRASI Vs KEPENTINGAN”

>> Selasa, 16 September 2008

Sungguh sangat tidak berbesar hati para elit politik atau para calon elit politik kita di Indonesia ini. Saya membayangkan kapan Negara kita ini di penuhi dengan orang orang yang tidak mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan, tentu ini adalah dambaan segenap rakyat Indonesia. Gong “berperang” untuk menghadapi pemilu 2009 sudah bebunyi. Kasak kusuk sana sini para elit politik sudah terlihat, sikut sana sikut sini para elit politik juga sudah terlihat.benar benar ini adalah perang kepentingan.

Perang kepentingan tersebut tidak hanya terjadi antar partai, antar golongan, malah di internal partai sendiripun terjadi tarik ulur kepentingan, apakah ini mencerminkan demokrasi dengan asas kekeluargaan mengutamakan musyawarah mufakat jika ujung ujungnya berkhir di pengadilan? tentu jawabannya tidak. Perpecahan sebenarnya sudah terjadi atau sudah berakar dari bawah, mulai dari para simpatisan atau kader, para calon legilatif sebuah partai, bagaimana mungkin akan tumbuh harmonisasi antar partai untuk membangun negeri ini jika didalam masing masing partai saja sudah terpecah belah.

Yang saya tekan kan disini adalah, jika sebuah partai mendapat suara mayoritas, maka siap siap sajalah partai terbut dihadapkan dengan perlawanan sisa partai lainnya yang kalah sampai pemilu tahun 2014. Kapan si pemimpin yang terpilih bisa berkosentrasi terhadap Negara ini, jika kaum oposisinya selalu merongrong tanpa dukungan sedikitpun untuk memajukan Negara ini.Artinya disni untuk mengakui kekalahan sangat berat, Idealnya kalau sudah kalah mau tidak mau suka tidak suka harus mendukung siapa yang menang, itulah demokrasi, jangan menjadi musuh lima tahunan kedepan.

Banyak fakta yang membenarkan hal hal tersebut diatas, di parlemen kita bisa lihat,malah bisa kita tebak mana golongan yang pro terhadap kebijakan pemimpin dan mana golongan yang tidak, golongan yang pro tentu sekutunya pada pemilu, golongan yang kontra tentu lawan politik pada waktu pemilu..

Sekali lagi saya katakan hal terbut di atas terjadi karena memang didikian dari dalam partainya sendiri sudah seperti itu. Didalam partainya saja sudah terdapat perbedaan pandangan. Kita bisa lihat sekarang baru pemilihan internal partai untuk mengusungkan calon legislatifnya saja sudah banyak masalahnya. Sebenarnya kita bisa belajar dari Negara lain, seperti yang kita lihat di Amerika, lawan politik satu partai antar Barrack Obama dan Hillary Clinton. Hillary cukup berlapang dada menerima kekalahannya, malah pendukungnya sendiri diminta untuk mendukung obama di pemililah Presiden nantinya. Kalu di Indonesia malah pendukung dalam satu partai yang kalah membakar, merusak kantor atau atribut pihak yang memang. Padahal idealisme Negara mereka adalah libralisme semetara kita adalah demokrasi. Ironis memang.

Marilah kita lebih silektif memilih pada pemilu 2009, jangan kita melihat ke belakang, masa lalu biar tinggal masa lalu, sekarang bagaimana caranya kita melihat kedepan, demi pencapaian masyarakat adil dan makmur di bumi Indonesia yang kita cintai ini.
Selamat Berpuase….Wassalam.

Baca Selengkapnya...

KPK Periksa Pejabat Natuna

>> Sabtu, 13 September 2008

RANAI - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah pejabat teras Pemkab Natuna terkait dengan dugaan penyelewengan dana anggaran proyek mercusuar Gerbang Utaraku dan proyek RSUD Natuna yang didanai dengan APBD Kabupaten Natuna. Tim KPK yang turun ke Natuna terdiri dari Miftahul Hakim, Andi Budiman, Ani Susanti, Sugeng Basuki, Sugita Hariadin, Halim Suharso. Keenam anggota Tim KPK tersebut memeriksa pejabat Natuna berdasarkan surat tugas yang ditandatangani Deputi Pengaduan Masyarakat KPK, Mardjoko Suryadiningrat bernomor : TPK 34/40/ix/2008 tertanggal 5 September 2008

Informasi yang dihimpun Sijori Mandiri, tim tersebut telah memeriksa pejabat Natuna seperti Kepala Dinas Kesehatan Drg Fadhillah Malarangan, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Natuna Isnu Baladipa, Mantan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Yunizar dan Bupati Natuna Drs Daeng Rusnadi Msi. Pemeriksaan dilakukan Markas Polres Natuna, di Ranai.

Kepala Dinas Kesehatan Natuna Drg Fadhillah Malarangan dikonfirmasi Rabu (10/9) tentang pemeriksaan oleh tim KPK terhadap dirinya, mengatakan bahwa sebagai warga negara yang baik jika diminta untuk memberikan informasi atau apapun namanya oleh pihak yang berwenang harus selalu siap apalagi sebagai pejabat pemerintah. Namun saat ditanya tentang materi pemeriksaan KPK, Kadis Kesehatan Natuna ini terkesan berupaya mengelak.

"Saya sangat menyadari bahwa setiap apa yang kita lakukan itu menanggung resiko dan kita harus siap atas konsekwensi yang menjadi pilihan kita. Namun untuk pertanyaan tadi silahkan tanya sendiri dengan Tim KPK," kata Fadhillah sembari mengubar senyum.

Sumber Sijori Mandiri yang mengetahui tentang pemeriksaan oleh Tim KPK, mengatakan bahwa tim KPK tersebut memeriksa pelaksanaan proyek pembangunan RSUD Natuna yang tidak sesuai dengan mekanisme yaitu tidak melalui pelelangan pada tahap dua dan tiga dengan nilai proyek Rp45 miliar lebih.

"Setahu saya hal itu terjadi karena sudah ada pemicunya sejak dulu yaitu SK Bupati 912/Pemb/45/V/2003 yang ditandatangani Bupati Hamid Rizal yang diperuntukan pada tiga item yaitu Pembangunan Kantor Bupati, Kantor BLK dan RSUD Natuna. Di situ dibunyikan bahwa bagi pemenang lelang pada tahap satu harus segera menyelesaikan proyek sampai selesai berdasarkan SK Bupati 109 tahun 2003," kata sumber tersebut.

Menurutnya proyek pembangunan RSUD pada tahap satu, dua dan tiga dilaksanakan tanpa tender. Namun dilengkapi dengan sistem administrasi yang benar. Selain itu proyek tersebut urgensinya lebih kepada humanity karena saat itu Natuna tidak memiliki RSUD sendiri sehingga cost healty nya sangat besar. Inilah yang menjadi pertimbangan pemerintah saat itu.

Sementara Kepala BPN Natuna Isnu Baladipa saat akan ditemui rombongan KPK yang dipimpin Miftahul Hakim, ternyata tidak ada di tempat. Berikutnya Tim KPK memeriksa Bupati Natuna Daeng Rusnadi. Pemeriksaan itu terkait dengan kasus dana bagi hasil migas (DBH) senilai 58 miliar pada tahun 2008 dan akan menyusul menurut sumber tersebut yang diperiksa adalah Yunizar mantan Kabag Keuangan dan Sugianto

"Saat ini tim masih di Natuna dan mungkin akan meninggalkan Natuna pada hari Jumat, " katanya mengakhiri.

Sementara itu Kabag Operasional Polres Natuna Kompol Budhi Rayadhi membenarkan tentang keberadaan Tim KPK di Natuna. Namun apa substansi pemeriksaan, Budhi tidak mengetahui.

"Mereka (KPK-red) sudah menyampaikan surat ke Mapolres dan sebelumnya juga menyampaikan surat ke Mapolda Kepri, tentang ihwal kedatangan mereka. Dan sampai saat ini legalitas yang
ditunjukkan anggota Tim KPK itu masih kita percayai keabsahannya," kata Budhi menandaskan. (sm/21).
Sumber : Harian Sijori Mandiri

Baca Selengkapnya...

KPK Datangi DPRD Natuna

RANAI--Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengumpulkan bukti terkait sejumlah kasus dugaan korupsi di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Setelah meminta keterangan terhadap sejumlah pejabat Kabupaten Natuna, tim KPK mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Natuna di Ranai, Jumat (12/9). Mereka mengambil sejumlah salinan dokumen. Tim KPK yang terdiri dari Miftahul Hakim, Andi Budiman, Ani Susanti, Sugeng Basuki, Sugita Hariadin, dan Halim Suharso tiba di Gedung DPRD Natuna sekitar pukul 08.00 WIB dengan menumpang mobil Toyota Kijang Innova. Mereka baru pulang sekitar pukul 10.30 WIB dengan membawa empat kardus berisi berkas

Para petugas KPK itu sama sekali tidak bersedia memberi keterangan kepada wartawan baik selama berada di Gedung DPRD maupun ketika hendak meninggalkan gedung itu. Tidak satu patah kata pun keluar dari mulut mereka kendati terus dibuntuti wartawan. Mereka terus berjalan menuju mobil dan langsung tancap gas begitu kardus-kardus berisi dokumen selesai dimasukkan ke dalam kendaraan.

Para anggota dan pejabat Sekretariat DPRD Kabupaten Natuna juga pelit memberi keterangan mengenai tujuan kedatangan tim KPK tersebut. Wartawan kian kesulitan mengetahui persis apa yang dilakukan tim KPK selama di Gedung DPRD Natuna karena tidak bisa masuk ke ruangan yang dituju tim KPK.

Namun salah seorang sumber Sijori Mandiri mengatakan kedatangan tim KPK tersebut bukan untuk melakukan penggeledahan. Sumber yang tidak bersedia disebut namanya itu mengatakan tim KPK hanya meminta salinan sejumlah dokumen di ruangan Wakil Ketua DPRD Natuna M Jamil. Di ruangan itu, tim KPK memeriksa sejumlah dokumen yang diperlukannya untuk mengusut sejumlah kasus dugaan korupsi lalu meminta staf Sekretariat DPRD untuk memfotocopinya. Biaya foto copi dokumen-dokumen itu dibayar tim KPK.

Dokumen yang salinannya diambil tim KPK antara lain buku APBD Natuna tahun 2004 sampai 2006, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Natuna tahun 2004-2006, dan sejumlah surat perintah jalan (SPJ) yang dikeluarkan Ketua DPRD Natuna selama tahun 2004-2006. Diduga, dokumen-dokumen yang diambil ini terkait dengan dugaan aliran dana bagi hasil minyak dan gas bumi (migas) saat Daeng Rusnadi masih menjabat Ketua DPRD Kabupaten Natuna.

"Tujuan mereka ke sini untuk mengambil beberapa berkas, di antaranya adalah buku APBD tahun 2004 sampai 2006 juga LKPJ Bupati tahun 2004-2006 serta beberapa SPJ. Dokumen ini diduga ini erat kaitannya dengan dugaan aliran dana bagi hasil migas senilai saat Daeng masih menjabat sebagai Ketua Dewan," kata sumber itu.

Kabag Pembangunan Pemkab Natuna Yunizar yang menemani tim KPK mengambil berkas di Gedung DPRD mengatakan semua salinan berkas yang diambil sudah seizin pimpinan DPRD Natuna. "Mereka (KPK) itu hanya mengambil dan melihat data yang kita izinkan saja dan berkas yang dibawanya pun adalah foto kopi sementara yang asli tetap kita simpan. Dan ini pun sudah sesuai dengan arahan pimpinan. Selain itu saya meluruskan bahwa saya tidak pernah menjabat sebagai Kabag Keuangan tapi sebagai Kasubag Anggaran saja pada masa itu," kata Yunizar.

Sumber di DPRD Natuna juga mengungkapkan, selain mengambil dokumen tim KPK juga telah meminta keterangan terhadap sejumlah anggota DPRD Natuna. "Kalau tidak salah memang sebelumnya ada beberapa anggota Dewan yang ditanyai tetapi substansinya saya masih belum jelas. Namun kemungkinan terkait kasus dana bagi hasil migas yang Rp58 miliar itu," ungkapnya.

Kendati sudah menurunkan tim ke Natuna, hingga kini KPK belum memberi penjelasan mengenai kasus korupsi apa yang diusutnya. Hal ini menimbulkan munculnya berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Ada dugaan kedatangan tim KPK ke Natuna terkait dengan dugaan penyelewengan dana anggaran proyek mercusuar Gerbang Utaraku dan proyek RSUD Natuna yang didanai APBD Kabupaten Natuna.

KPK pun sangat tertutup soal siapa-siapa saja yang telah diperiksa selama berada di Natuna. Informasi yang dihimpun Sijori Mandiri, tim KPK antara lain telah memeriksa Kepala Dinas Kesehatan Drg Fadhillah Malarangan, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Natuna Isnu Baladipa, Yunizar dan Bupati Natuna Daeng Rusnadi. Pemeriksaan dilakukan di Markas Polres Natuna.

Drg Fadhillah Malarangan ketika dikonfirmasi Rabu (10/9) membenarkan pemeriksaan dirinya. Namun saat ditanya tentang materi pemeriksaan, ia mengelak. "Saya sangat menyadari bahwa setiap apa yang kita lakukan itu menanggung risiko dan kita harus siap atas konsekuensi yang menjadi pilihan kita. Namun untuk pertanyaan tadi silahkan tanya sendiri dengan tim KPK," kata Fadhillah diplomatis.

Diduga pemeriksaan Fadhillah terkait proyek pembangunan RSUD Natuna yang menelan biaya Rp45 miliar lebih. Proses pelelangan pembangunan RSUD ini diduga menyalahi aturan.

Adapun pemeriksaan mantan Ketua DPRD Natuna yang kini menjabat Bupati Natuna Daeng Rusnadi antara lain diduga terkait kasus dugaan korupsi dana bagi hasil (DBH) migas senilai Rp58 miliar pada tahun 2006. (sm/21/al)
Sumber :Harian Sijori Mandiri

Baca Selengkapnya...

  © Blogger template Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Kembali Ke ATAS